Sebagaimana dketahui Ditjen pajak berhasil mendapatkan penerimaan pajak pada th 2009 sbsar Rp 565,77 trilyun atau 98 persen dari target (okezone,27-01-2010). Untuk th 2010 , menurut mantan mentri keuangan Sri mulyani,target penerimaan negara lewat pajak adalah skitar Rp 742 trilyun (Jpnn.com,24-03-2010).
Bandingkan dg penerimaan negara dr sektor non pajak. dalam RAPBN 2009,misalnya, pemerintah memperkirakan sektor penerimaan negara bukan pajak(PNBP) mampu menyumbang sebesar Rp 295,3 trilyun. Target sebesar itu diperoleh dari sektor migas,pertambangan umum, kehutanan,laba BUMN dan PNBP lainnnya. JElas,dibandingkan dengan penerimaan dari sektor pajak,penerimaan negara dari sektor non-pajak sangatlah kecil. Ini sekaligus menunjukkan bahwa selama ini pengelolaan negara betul-betul dibiayai dari uang rakyat.
Lalu bagaimana dg alokasi pngeluaran APBN ini? sbgamana dktahui dlm APBN perubahan 2010,anggaran pngeluaran belanja negara mmbengkak Rp 57 trilyun mnjadi Rp 1.104 trilyun. Menurut mantan Menkeu sri mulyani,penambahan belanja sebesar Rp 57 tirlyun itu dianggarkan antara lain untuk belanja pemerintah pusat Rp.45 trlyun dan tranfer ke daerah naik sbesar Rp 11.8 Tryun(investor daily indonesia 20-03-2010).Ironisnya, pd th 2010 ini belanja subsidi direncanakan hanya sebesar Rp Rp 144,3 trilyun (21% dr blanjapemerintah pusat)atau turun sebesar Rp 15.5 Trilyun(10%)dibandingkan th 2009.subsidi non energy th 2010 dialokasikan hanya sbsar Rp 44,9 Trilyun (31% dr belanja subsidi)ato turun sbsar 12.5 trilyun (22%) dbandingkan th 2009.penurunan belanja subsidi non energy terbesar pada obat generic (100%) dan pupuk (39%).
Dalam RAPBN-P 2010 ini, program ketahanan pangan hanya dianggarkan Rp14.252 trilyun.alokasi utk perlindungan social hanya sbesar Rp 3.4 trilyun. Sebaliknya,pembayaran pinjaman utang luar negeri yg dmasukkan ke dalam skema pembiayaan RAPBN-P 2010 sebasar Rp16,924 trilyun (news.id.finroll.com,1-4-2010).
Selain itu,justru anggaran yg pro rakyat terus mengalami penurunan.pada APBN 2010 ini,anggaran pelayanan di puskesmas dan jaringannya turun dari Rp 2.64 triyun menjadi hanya 1 trilyun(turun 62.12%). Anggaran utk pendidikan dasar turun dari 37,1405 triyun pada 2009 menjadi 31,704 dalam RAPBN 2010.subsidi pangan turun dari Rp 12.987 M menjadi hnya Rp 11.844 M. subsidi pupuk jg turun dari Rp18.437 M hanya Rp 11.291 M.untuk kebijakan energy listrik,ada indikasi bhw tarif akan dinaikkan pada th 2010.pasalnya,subsidi listrik berkurang cukup drastic,yakni hanya Rp 40.433 M atau separuh dari subsidi yg diberikan pemerintah th 2008 sebesar 83.906 M.belanja bantuan social (jamkesmas, BOS, raskin dll)jg mengalami penurunan sbesar 11% ato hanya 8.6 trilyun. Pengurangan belanja subsidi dan bantuan social ini jelas akan menambah beban orang miskin.karena itu,menurut APBN 2010 jelas tidak memihak pada kpentingan rakyat.
Di sisi lain,rata2 setiap tahun seperempat keuangan Negara habis utuk mmbayar bunga dan pokok utang. Taun 2010 ini,pembayaran pokok utang dan bunganya mencapai Rp 174 trilyun atau 25% dr belanja pemerintah pusat. Walhasil selain tidak pro rakyat,pengeluaran APBN jg dihabiskan utk mmbayar utang. Artinya, pajak yg ditarik dari rakyat ternyata sbagian besarnya dipakai utk mmbayar utang dan bunganya yg tentu saja sangat menguntungkan pihak asing.
SEJAHTERA TANPA PAJAK???
Dalam Islam, Syaikh Taqiyuddin an-Nahbani menjelaskan,Negara bias mmperoleh sumber2 penerimaan Negara yg bersifat tetap yaitu dari harta fa’I,ghanimah,kharaj dan jizyah.harta milik umum,harta milik Negara,barang tambang dan zakat. Dengan seluruh sumber di atas, Negara pada dasarnya akan mampu mmbiayai dirinya dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Dengan demikian dalam keadaan normal, pajak sesungguhnya tidak diperlukan. Dalam Negara khalifah, pajak hanya dipungut sewaktu2,yaitu saat kas Negara bener2 defisit. Itupun hanya dipungut dari kaum Muslim yg kaya saja,tidak berlaku secara umum atas seluruh warga Negara. Dalam hal ini, khalifah tidak akan pernah memungut pajak secara rutin,apalagi menjadikannya sumber utama peneriamaan Negara. Hal ini tentu mudah dipahami karena begitu melimpahnya penerimaan Negara. Sekedar contoh,jika sumber daya alam (SDA) yg melimpah ruah di negeri ini dikelola pemerintah secara syariah,tentu hasilnya lebih dari cukup utuk mensejahterakan rakyat. Sayang, pengelolaan SDA oleh pemerintah menggunakan cara2 kapitalis,antara lain dg menyerahkan kepemilikannya(bukan sekedar pengelolaannya) kepada pihak lain melalui mekanisme penanaman modal asing (PMA) dan privatisasi (penjualan kepada swasta/asing). Ini jelas bertentangan dg pandangan syariah Islam yg menyatakan bhwa SDA yg jumlahnya tak terbatas termasuk milik umum. Hal ini berdasarkan hadis Rosul: “ Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: hutan,air,dan energy (Hr.Abu Dawud dan Ibnu Majah).
pt freeport
Akibat SDA negeri ini bnyak dikuasai Asing,hasilnya sbagian besar tentu hanya dinikmati oleh mereka. Pemerintah hanya mmperoleh sedikit royalty plus deviden dan pajaknya yg tentu jumlahnya sangatlah kecil. Di sector tambang seperti emas misalnya,penerimaan pemerintah dari pembayaran pajak PT Freeport yg mnguasai tambang emas di bumi papua pd th 2009 hanya Rp 13 trilyun plus royalty hanya 128 juta US dolar dan deviden 213 juta US dolar. Padahal PT Feeport sndiri meraup laba bersih pada 2009 sbesar 233 milyar US dolar ato setara dg 221 trilyun (inilah.com,2-12-2009). Itupun yg dilaporkan secara resmi. Sebab pada dasarnya kita tidak tahu berapa persisnya hasil dari emas papua.
Di sector migas, penerimaan Negara juga kecil. Th 2010 ini penerimaan migas hanya ditargetkan sekitar Rp120,5 trilyun.itu tentu hanya sebagian kecilnya. Yang mndapatkan porsi terbesar adalah pihak asing. Pasalnya menurut Hendri Saparani, PhD, 90% kekayaan migas negeri ini memang sudah dalam cengkraman pihak asing. Tentu itu belum termasuk hasil2 dari kekayaan tambang yg lain (batubara,perak,tembaga,nikel besi dll) yg juga melimpah ruah. Sayang,dalam th 2010 ini misalnya, pemerintah hanya mnargetkan penerimaan sebesar 8,2 trilyun dari pertambangan umum. Lagi2 porsi terbesar pastinya dinikmati oleh perusahaan2 asing. Belum lagi jika Negara mmperhitungkan hasil laut, hutan dan sbgainya yg selama ini blm tergarap optimal.
Karena itu,negeri ini sesungguhnya tidak memerlukan pajak utk mmbiyayai dirinya. Sebab dari hasil2 SDA saja (jika sepenuhnya dikuasai Negara),kas Negara akan lebih dari cukup utk mensejahterakan rakyatnya.
“Sekiranya penduduk negeri2 beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi” (QS al-A’raf 7:96).
Sumber: Buletin AL ISLAM edisi 17/Th XVII
Lalu bagaimana dg alokasi pngeluaran APBN ini? sbgamana dktahui dlm APBN perubahan 2010,anggaran pngeluaran belanja negara mmbengkak Rp 57 trilyun mnjadi Rp 1.104 trilyun. Menurut mantan Menkeu sri mulyani,penambahan belanja sebesar Rp 57 tirlyun itu dianggarkan antara lain untuk belanja pemerintah pusat Rp.45 trlyun dan tranfer ke daerah naik sbesar Rp 11.8 Tryun(investor daily indonesia 20-03-2010).Ironisnya, pd th 2010 ini belanja subsidi direncanakan hanya sebesar Rp Rp 144,3 trilyun (21% dr blanjapemerintah pusat)atau turun sebesar Rp 15.5 Trilyun(10%)dibandingkan th 2009.subsidi non energy th 2010 dialokasikan hanya sbsar Rp 44,9 Trilyun (31% dr belanja subsidi)ato turun sbsar 12.5 trilyun (22%) dbandingkan th 2009.penurunan belanja subsidi non energy terbesar pada obat generic (100%) dan pupuk (39%).
Dalam RAPBN-P 2010 ini, program ketahanan pangan hanya dianggarkan Rp14.252 trilyun.alokasi utk perlindungan social hanya sbesar Rp 3.4 trilyun. Sebaliknya,pembayaran pinjaman utang luar negeri yg dmasukkan ke dalam skema pembiayaan RAPBN-P 2010 sebasar Rp16,924 trilyun (news.id.finroll.com,1-4-2010).
Selain itu,justru anggaran yg pro rakyat terus mengalami penurunan.pada APBN 2010 ini,anggaran pelayanan di puskesmas dan jaringannya turun dari Rp 2.64 triyun menjadi hanya 1 trilyun(turun 62.12%). Anggaran utk pendidikan dasar turun dari 37,1405 triyun pada 2009 menjadi 31,704 dalam RAPBN 2010.subsidi pangan turun dari Rp 12.987 M menjadi hnya Rp 11.844 M. subsidi pupuk jg turun dari Rp18.437 M hanya Rp 11.291 M.untuk kebijakan energy listrik,ada indikasi bhw tarif akan dinaikkan pada th 2010.pasalnya,subsidi listrik berkurang cukup drastic,yakni hanya Rp 40.433 M atau separuh dari subsidi yg diberikan pemerintah th 2008 sebesar 83.906 M.belanja bantuan social (jamkesmas, BOS, raskin dll)jg mengalami penurunan sbesar 11% ato hanya 8.6 trilyun. Pengurangan belanja subsidi dan bantuan social ini jelas akan menambah beban orang miskin.karena itu,menurut APBN 2010 jelas tidak memihak pada kpentingan rakyat.
Di sisi lain,rata2 setiap tahun seperempat keuangan Negara habis utuk mmbayar bunga dan pokok utang. Taun 2010 ini,pembayaran pokok utang dan bunganya mencapai Rp 174 trilyun atau 25% dr belanja pemerintah pusat. Walhasil selain tidak pro rakyat,pengeluaran APBN jg dihabiskan utk mmbayar utang. Artinya, pajak yg ditarik dari rakyat ternyata sbagian besarnya dipakai utk mmbayar utang dan bunganya yg tentu saja sangat menguntungkan pihak asing.
Dalam Islam, Syaikh Taqiyuddin an-Nahbani menjelaskan,Negara bias mmperoleh sumber2 penerimaan Negara yg bersifat tetap yaitu dari harta fa’I,ghanimah,kharaj dan jizyah.harta milik umum,harta milik Negara,barang tambang dan zakat. Dengan seluruh sumber di atas, Negara pada dasarnya akan mampu mmbiayai dirinya dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Dengan demikian dalam keadaan normal, pajak sesungguhnya tidak diperlukan. Dalam Negara khalifah, pajak hanya dipungut sewaktu2,yaitu saat kas Negara bener2 defisit. Itupun hanya dipungut dari kaum Muslim yg kaya saja,tidak berlaku secara umum atas seluruh warga Negara. Dalam hal ini, khalifah tidak akan pernah memungut pajak secara rutin,apalagi menjadikannya sumber utama peneriamaan Negara. Hal ini tentu mudah dipahami karena begitu melimpahnya penerimaan Negara. Sekedar contoh,jika sumber daya alam (SDA) yg melimpah ruah di negeri ini dikelola pemerintah secara syariah,tentu hasilnya lebih dari cukup utuk mensejahterakan rakyat. Sayang, pengelolaan SDA oleh pemerintah menggunakan cara2 kapitalis,antara lain dg menyerahkan kepemilikannya(bukan sekedar pengelolaannya) kepada pihak lain melalui mekanisme penanaman modal asing (PMA) dan privatisasi (penjualan kepada swasta/asing). Ini jelas bertentangan dg pandangan syariah Islam yg menyatakan bhwa SDA yg jumlahnya tak terbatas termasuk milik umum. Hal ini berdasarkan hadis Rosul: “ Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: hutan,air,dan energy (Hr.Abu Dawud dan Ibnu Majah).
pt freeportDi sector migas, penerimaan Negara juga kecil. Th 2010 ini penerimaan migas hanya ditargetkan sekitar Rp120,5 trilyun.itu tentu hanya sebagian kecilnya. Yang mndapatkan porsi terbesar adalah pihak asing. Pasalnya menurut Hendri Saparani, PhD, 90% kekayaan migas negeri ini memang sudah dalam cengkraman pihak asing. Tentu itu belum termasuk hasil2 dari kekayaan tambang yg lain (batubara,perak,tembaga,nikel besi dll) yg juga melimpah ruah. Sayang,dalam th 2010 ini misalnya, pemerintah hanya mnargetkan penerimaan sebesar 8,2 trilyun dari pertambangan umum. Lagi2 porsi terbesar pastinya dinikmati oleh perusahaan2 asing. Belum lagi jika Negara mmperhitungkan hasil laut, hutan dan sbgainya yg selama ini blm tergarap optimal.
Karena itu,negeri ini sesungguhnya tidak memerlukan pajak utk mmbiyayai dirinya. Sebab dari hasil2 SDA saja (jika sepenuhnya dikuasai Negara),kas Negara akan lebih dari cukup utk mensejahterakan rakyatnya.
“Sekiranya penduduk negeri2 beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi” (QS al-A’raf 7:96).
Sumber: Buletin AL ISLAM edisi 17/Th XVII
Tidak ada komentar:
Posting Komentar