Menanggapi kecaman masyarakat atas kebijakan-kebijakannya yang tidak pro-rakyat, Presiden SBY melalui seorang pembantu dekatnya pernah mengatakan: tidak mungkin seorang presiden sengaja menyengsarakan rakyatnya sendiri.
Saya katakan, sejarah dipenuhi oleh para pemimpin yang mengkhianati rakyatnya sendiri. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir kita disuguhi berbagai berita tentang ulah para pemimpin yang suka mengumbar kesenangan pribadi tanpa peduli dengan masyarakat: PM Italia Selvio Berlusconi yang suka mengadakan pesta seks, Presiden Perancis Sarkozy yang menghabiskan ribuan euro setiap harinya hanya untuk makan dan Direktur IMF Strauss Kahn yang suka memperkosa wanita-wanita cantik yang berada di dekatnya. Dan kebijakan SBY membeli pesawat kepresidenan menyusul pesta pernikahan anaknya yang menelan biaya belasan miliar rupiah bisa digolongkan dalam kelompok pemimpin seperti itu.
Dan kasus di Polandia memberikan gambaran bagaimana sebuah negara dengan jutaan rakyatnya "dirampok" oleh para pemimpinnya sendiri yang ternyata bekerja untuk kepentingan asing yang tidak lain dan lagi-lagi adalah yahudi. Setelah membaca artikel ini silakan pembaca membandingkannya dengan tulisan berseri saya "Sang Terpilih" dan kemudian membandingkannya dengan Indonesia.
Agenda besar yahudi internasional atas Polandia adalah 2 hal yaitu: mengontrol dan menguasai pemerintahan, serta mengembalikan dana senilai $40 miliar kepada orang-orang yahudi, yaitu dana yang diklaim sebagai harta benda yang dirampas regim NAZI dari orang-orang yahudi di Polandia yang kemudian jatuh ke tangan pemerintah Polandia paska Perang Dunia II.
Untuk mengembalikan harta benda itu, maka sebuah konspirasi dilakukan terhadap Polandia. Pertama adalah menerapkan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menghancurkan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan koperasi-koperasi milik masyarakat untuk akhirnya dibeli orang-orang yahudi dengan harga 1/10 lebih murah. Untuk merealisasikan kebijakan ini dipilihlah agen-agen kepercayaan yahudi internasional untuk menjalankan pemerintahan, yaitu Mazowiecki dan Bielecki sebgai perdana-perdana menteri paska runtuhnya komunisme, serta Balcerowicz sebagai deputi perdana menteri. Sebagai penasihat ekonomi mereka dipilihlah seorang ekonom zionis Geoffrey Sachs dari Bank Dunia. Dengan tim ini pemerintah sengaja menghancurkan ekonomi Polandia melalui paket-paket "kebijakan" kredit ketat (LDR 80%), obral deviden hingga 32%, Super-normative wages tax hingga 500%, serta denda bunga pinjaman yang terlambat dibayarkan hingga mencapai 150%.
Langkah kedua, mengkampanyekan gerakan "pasar bebas", membanjiri Polandia dengan produk-produk "sampah" dari Eropa Barat yang menyedot keuangan negara hingga $6 miliar.
Ketiga, mengimpor BBM bersubsidi yang didistribusikan kepada pengguna kendaraan bermotor terutama sarana transportasi barang dengan tujuan mematikan transportasi kereta api yang sebenarnya lebih efisien. Akibatnya konsumsi BBM membengkak dan menguras keuangan negara hingga $5 miliar. (Kasus ini sama dengan di Indonesia dimana pemerintah mengeluarkan kereta api dari daftar alat transportasi yang berhak mendapatkan subsidi BBM. Beberapa waktu lalu para pegawai PT KAI melakukan aksi demonstrasi menuntut pemerintah memberlakukan angkutan kereta dengan kendaraan bermotor dalam hal konsumsi BBM).
Keempat, menghancurkan industri tambang batubara. Selain dampak masalah transportasi kereta api penghancuran ini dilakukan dengan pemberlakukan pembatasan ekspor hingga senilai $3 miliar. Penghentian ini mengakibatkan pendapatan angkutan kereta api semakin merosot hingga $500 juta.
Kosnpirasi penghancuran Polandia ini dilakukan oleh para zionis dan agen-agen Mossad, dibiayai oleh CIA, dan didukung sepenuhnya oleh kalangan kelas menengah yang "liberal idiot" serta para kapitalis yang mendapat keuntungan dari konspirasi ini.
Dalam periode pertama pemerintahan paska komunis yang dipimpin oleh Tadeusz Mazowiecki dan Bielecki, kapitalis-kapitalis yahudi Polandia seperti Grobelny, Baksik, Gasiorowski dan Bogatin, mentransferkan miliaran dolar uang dari Polandia ke Israel, Swiss, Jerman dan Austria. Itu semua dengan sepengetahuan pemerintah. Di Israel, para yahudi ini mendapat perlakuan istimewa sebagaimana pahlawan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar