PENGAKUAN ANGGITO ABIMANYU: TIDAK ADA SUBSIDI BBM

Diposkan oleh cahyono adi's blog 


PART 1

Akhirnya Pak Anggito Abimanyu, salah satu fundamentalis neo-liberal Indonesia yang selalu bersikeras menaikkan harga BBM dengan alasan "mengurangi beban subsidi BBM", mengakui bahwa tidak ada subsidi dalam BBM. "Masih ada surplus penerimaan BBM dibanding biaya yang dikeluarkan," katanya dalam acara talkshow di TVOne hari Senin (13/3), terkait rencana kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga BBM dunia. Anggito menjadi salah satu narasumber bersama Kwik Kian Gie dan Wamen ESDM.

Mungkin Anggito tidak akan pernah memberikan pengakuan seperti itu kalau saja tidak karena ada Kwik Kian Gie yang telah lama menyampaikan pendapatnya bahwa isu "subsidi" adalah pembohongan publik, dan pendapat itu diulangi lagi dalam acara talkshow tersebut di atas.

Pengakuan tersebut menunjukkan dengan sangat-sangat gamblang bahwa isu "subsidi" yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah sebagai alasan kenaikan harga BBM adalah sebuah "pembohongan". Sebagaimana pengakuan Anggito, tidak ada subsidi BBM, bahkan ketika saat ini harga BBM dunia mencapai $120 per-barrel.

Meski dalam blog ini pernah saya kupas secara mendetil mengenai penghitungan biaya dan penerimaan BBM oleh pemerintah, saya ingin kembali mereview-nya secara sederhana. Jika pemerintah mengambil BBM secara cuma-cuma dari dalam bumi Indonesia dan kemudian mengekplorasinya dengan biaya $20 per-barrel, sementara harga minyak dunia tidak pernah di bawah biaya produksi tersebut, darimana munculnya subsidi? Hanya orang bodoh moron idiot yang masih percaya pada bualan soal "subsidi" tersebut.

Meski terlambat dan menunjukkan dirinya sebagai pengkhianat rakyat dan pengkhianat nuraninya sendiri selama menjadi pejabat negara (kini Anggito bukan lagi pejabat pengambil kebijakan ekonomi), pengakuan Anggito (mantan dosen saya waktu mahasiswa) sebenarnya menjadi koreksi "kebijakan pemerintah" dalam soal BBM. Namun alih-alih pemerintah terus saja menggunakan isu "subsidi" imaginatif untuk melegitimasi rencana kenaikan harga BBM, termasuk dalam iklan sosialisasi kenaikan harga BBM yang saat ini gencar ditayangkan di televisi.

Dalam diskusi tersebut Anggito memang tetap mendukung rencana kenaikan harga BBM, namun kini dengan alasan yang lebih rasional, tidak lagi menggunakan imajinasi "subsidi", melainkan demi mengurangi beban APBN. Dan inilah yang mestinya menjadi dasar kebijakan pemerintah, mengurangi beban APBN tanpa harus menipu rakyat.

Baik, kalau hanya mengatasi "tekanan" APBN ada banyak cara untuk mengatasinya tanpa harus menyengsarakan rakyat sebagaimana kebijakan menaikkan harga BBM. Bisa mengintensifkan penerimaan pajak yang selama ini lebih banyak "beredar" di "pasar gelap pajak" sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Gayus Tambunan. Bisa dengan mengintensifkan pencegahan tindak korupsi sehingga dana APBN yang banyak bocor bisa diarahkan ke pos-pos yang produktif. Cara lainnya adalah meningkatkan produksi BBM sehingga penerimaan pajak BBM meningkat. Dan tentu saja adalah pengelolaan APBN yang efektif dan efisien.

Ada 1.000 cara lebih bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi tekanan APBN akibat kenaikan harga minyak dunia tanpa harus menaikkan harga BBM.

PART 2

Maka Pak Anggito pun sampai harus mengadakan konperensi pers untuk membantah isu yang berkembang seputar dirinya terkait masalah subsidi BBM. Dalam konpers tersebut beliau membantah telah "melakukan penghitungan pendapatan migas bersama-sama dengan Kwik Kian Gie". Ia juga menyatakan bahwa "surplus pendapatan migas telah habis untuk membiayai belanja pemerintah hingga APBN defisit".

Memang Pak Anggito tidak melakukan penghitungan bersama-sama dengan pak Kwik, melainkan pak Kwik yang melakukan penghitungan, dan pak Anggito membenarkan perhitungan Pak Kwik. Sebagai mantan pejabat negara yang bertanggungjawab dalam kebijakan fiskal pemerintah, tentu Pak Anggito tahu angka-angka pendapatan migas yang tidak sepenuhnya diketahui pak Kwik. Namun sayangnya, dan ini perlu menjadi catatan kita semua, Pak Anggito sebagaimana semua pejabat keuangan pemerintah selalu tertutup dalam soal pendapatan migas. Saat mengakui adanya suplus pendapatan minyak misalnya, Anggito tidak menyebutkan berapa angkanya dan tiba-tiba menyambungnya dengan mengatakan "surplus itu sudah habis digunakan untuk membiayai APBN yang defisit".

Saya pernah menulis penghitungan pendapatan migas pemerintah di blog ini. Saya sadar penghitungan tersebut jauh dari angka sebenarnya yang disembunyikan pemerintah dan saya semakin yakin setelah sampai saat ini tidak pernah ada "counter" terhadapnya. Kalau pun ada "orang-orang pemerintah" yang membantah, dijamin pasti hanya asal tuduh "tidak valid" sebagaimana tuduhan terhadap anggota DPR dari PDI-P Rieke Dyah Pitaloka yang menulis artikel tentang "kenaikan BBM, rakyat buntung, SBY untung". Bahkan terhadap analisis-analisis Kwik Kian Gie yang sudah lama beredar di masyarakat pun pemerintah tidak pernah menanggapinya secara jujur dan terbuka.

Dan tentang "surplus itu sudah habis digunakan untuk membiayai APBN yang defisit", semakin mencerminkan sikap tidak bijaksana Anggito Abimanyu dan pemerintah. Kenapa harus dihabiskan dan kenapa harus defisit APBN?. Bukankah sikap arif dan bijaksana adalah tidak "besar pasak daripada tiang"? Negara, apapun bentuknya, secara prinsip tidak berbeda dengan entitas-entitas ekonomi lain yang lebih kecil seperti pribadi, keluarga ataupun perusahaan. Pribadi, keluarga dan perusahaan yang bijak akan menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas, dan bersikap "besar pasak daripada tiang" jauh dari prinsip itu.

Kemakmuran diraih dengan kerja keras dan berhemat, bukan mengumbar nafsu dengan mengandalkan pinjaman asing yang ujung-ujungnya mengantarkan seluruh rakyat menjadi jajahan asing sebagaimana kini dialami rakyat Yunani. Membangun ruangan banggar DPR senilai Rp 20 miliar, membeli pesawat kepresidenan seharga Rp 800 miliar, membiayai studi banding anggota DPR ke luar negeri bertrilyun rupiah, membayar cicilan hutang luar negeri hingga 150 triliun lebih, membangun kantor-kantor pemerintah senilai hingga ratusan miliaran bahkan triliunan, semuanya bukan kebijaksanaan bila ternyata masih ada hal-hal lain yang bisa memberikan nilai tambah perekonomian. Merevitalisasi dan rehabilitasi saluran irigasi, membangun infrastuktur dan jalan berkualitas lintas Sumatera-Kalimantan-Sulawesi-Irian, membangun jembatan Selat Sunda, membuka ladang-ladang pertanian dan perkebunan plus sarana dan prasarananya di wilayah-wilayah terpencil, mengembangkan mobil nasional dan lain-lainnya, jauh lebih penting lagi.

Ada 1.000 cara lebih bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi tekanan APBN akibat kenaikan harga minyak dunia tanpa harus menaikkan harga BBM. Dan kengototan pemerintah untuk menaikkan harga BBM semakin mengukuhkan pendapat masyarakat bahwa pemerintah lebih mengedepankan kepentingan asing karena dengan makin tingginya harga BBM, perusahan minyak asing akan bisa turut bermain dalam bisnis minyak di dalam negeri.

Sisipan

Istilah subsidi BBM adalah istilah menipu! Sebab, tak ada subsidi BBM. Namun pemerintah membuat-buat alasan untuk menipu rakyat, dengan anggapan minyak bumi negeri ini sama seperti harga minyak dunia, taruhlah sekarang harga minyak dunia 120$/barel dan biaya produksi sampai menjadi BBM 10$/barrel. Jadi, pemerintah menganggap harga minyak =(120$/barel + 10$/barel x Rp. 9000/1$) : 159 lt/barel (1 barel = 159 lt) = Rp 7.358 / liter. Karena pemerintah menjual dengan harga Rp 4.500 maka pemerintah merasa rugi karena sudah subsidi Rp 2.858. Padahal kejadiannya tidak seperti itu karena sesunggunya pemerintah mengambil minyak bumi milik rakyat negeri ini secara gratis. Jadi, harga minyak sebenarnya = (0$/barrel + 10$/barel x Rp. 9000/1$) : 159 lt/barel = Rp 566 / liter. Dari sini jelaslah bahwa sesungguhnya rakyat Indonesia yang sudah mensubsidi pemerintah Rp 4.500 -Rp 566 = Rp 3.936/liter. Sedangkan pemerintah tidak pernah memberikan subsidi!